JELAJAHHUKUM.COM | JAKARTA – Pemerintahan Indonesia dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan memberikan beban yang semakin berat dengan menaikkan harga BBM. Mengingat, harga BBM di Malaysia justru diturunkan sesuai dengan merosotnya harga minyak dunia.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, kenaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia menunjukkan salah satu bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat.
"Apalagi kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang harganya bisa dua kali lipat dari Indonesia. Kalau dibandingkan dengan produk Shell, Vivo, dan BP misalnya, tidak terlalu signifikan perbedaannya," ujar Saiful, Senin (5/9).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini mengaku heran, pihak swasta saja berani jual BBM eceran dengan harga hampir sama. Akan tetapi negara melalui BUMN tidak bisa menjual dengan harga di bawah swasta.
"Sungguh ini di luar nalar publik. Kalau swasta menjual hampir sama dengan Pertamina, artinya swasta masih untung. Sekarang kita lihat apakah Pertamina masih mengatakan rugi? Saya kira ini bentuk ketidakperpihakan kepada publik," tegas Saiful.
Dengan perbandingan tersebut, kata Saiful, sudah tepat pemerintah mengundang Farel Prayoga ke Istana Negara saat peringatan Kemerdekaan 17 Agustus lalu.
"Dengan menyanyikan lagu 'masa iya mau dibanding-bandingin' (wong ko ngene kok dibanding-bandingke), karena memang pemerintah kita mau dibanding-bandingkan dengan negara lain," pungkas Saiful. (*)
Social Header