Jelajahhukum.com|JAKARTA - Dugaan maraknya Korupsi di Kabupaten Bandung yang kian meresahkan, Koalisi anti korupsi Jabar yang terdiri dari empat organisasi anti korupsi, secara resmi kembali sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Gedung Merah Putih Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Setibanya di gedung KPK RI sekitar pukul 11:30 Wib, perwakilan dari koalisi langsung masuk ke gedung Merah Putih.
Dimana maksud kedatangan ke gedung KPK tersebut adalah menyampaikan alat bukti tambahan terkait temuan dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bandung dan beberapa Pejabat Dinas di Kabupaten Bandung. Hal tersebut disampaikan Indra Sjafriudin dan Teddy Briansah selaku perwakilan dari koalisi anti Korupsi Jabar.
"Hal ini kami lakukan tentunya perlu dipahami tidak ada muatan politik, melainkan murni untuk pengungkapan kasus korupsi, justru di saat masa Pilkada ini malah dugaan penyalahgunaan wewenang semakin marak, dan dinas dinas Dikabupaten Bandung semakin liar seakan - akan mereka kebal hukum," ucap Indra.
Ia pun menambahkan, kalau kami perhatikan, gratifikasi ini layaknya pasar temuan.
"Kami ini bukan tendensius politik akan tetapi ini murni terkait pengungkapan kasus Korupsi di Kabupaten Bandung," ujarnya.
Ditempat yang sama Teddy Briansah menjelaskan bahwa pihak koalisi anti korupsi Jabar juga menemukan terkait adanya iuran - iuran terselubung yang jelas demi kepentingan Pribadi.
"Kami jujur murka juga ada beberapa dinas yang bagaikan kerajaan kecil antara lain, dinas PUTR, Disperkintan, DPMD, dan juga Dinas LH, termasuk ini kinerja Sekda sedang kami sorot, apalagi terkait Inspektorat Kabupaten Bandung ini emang tidak tau, atau pura - pura tidak tahu," ungkap Teddy.
Lebih lanjut Teddy memaparkan, karena jujur saja semua hanya bicara teori belaka pada prakteknya Nol besar.
"Kami juga melaporkan adanya oknum BPK RI Provinsi yang bermain disini," tegasnya
Teddy pun menyadari meski sekarang sedang waktu menjelang Pilkada tapi bukan berarti penangan kasus ini tidak berjalan, tapi akan berjalan terus dan akan selalu di kawal demi tegaknya Hukum dan keadilan Dikabupaten Bandung.
"Ada oknum pengusaha yang semena - mena dan banyaknya tindakan premanisme yang dijadikan pembiaran, maka dari itu Koalisi ini bukan hanya ke KPK RI tapi kami juga disisi lain melaporkan ke kejaksaan agung dan juga Bareskrim Mabes polri," paparnya.
Ia pun mengakui juga telah menemukan beberapa tempat transaksi terselubung serta adanya beberapa pengusaha bermasalah.
"Kami telah menemukan bebeeapa transaksi terselubung, termasuk oknum penegak hukum yang akan koalisi laporkan juga," tandasnya.
(EN)
Social Header